Taman Nasional Yasuni, Ekuador: Antara Minyak dan Perubahan Iklim [2]

Sepertinya para environmentalis tidak perlu menyalak. Pada Desember 2009 ini, UNDP dan Ekuador bekerja sama membangun inisiatif berupa pendirian trust fund bagi perlindungan keanekragaman hayati di Taman Nasional Yasuni dengan cara tidak mengeksploitasi cadangan minyak yang ada di bawahnya. Trust fund itu akan dikoordinir oleh UNDP. Dengan cara demikian akan ada sekitar 407 juta ton CO2 yang berhasil dicegah keluar dari perut bumi.

Tentu saja, Ekuador akan mendapatkan kompensasinya berupa [harapan] dana bermilyar dollar yang berasal dari donasi negara-negara maju [saya kurang tahu pasti apa pengertian "donasi" di sini; hibah? hutang? dari mana asalnya dana itu?]. Mekanisme offset menjadi salah satu caranya. Dana dari trust fund itu kemudian akan dipakai untuk investasi di energi bersih dan pembangunan berkelanjutan, termasuk didalamnya perlindungan masyarakat adat serta pengurangan kemiskinan.

Bagi James Hansen, mekanisme offset seperti itu palsu. Bukan hanya tetap membuka kemungkinan terusnya negara-negara maju menggelapkan bumi dengan polusinya; tetapi juga salah obat untuk mengobati perubahan iklim. Bagi dia, selama harga bahan bakar fosil tetap murah seperti ini [yang sebenarnya ilusi, karena tidak memperhitungkan biaya sosial dan lingkungan] maka usaha untuk mengurangi pemanasan global akan menghadapi benteng beton kuat. Misalkan saja, sebuah negara berhasil mengurangi tingkat konsumsi bahan bakar fosilnya, tetapi tetap bisa mempertahankan gaya hidupnya selama ini karena mereka memindahkan proses produksi yang memakai bahan bakar fosil ke negara lain, lalu, produknya dikirimkan kembali ke negara tersebut. Dengan demikian, tidak ada penurunan emisi karena bahan bakar fosil dikonsumsi di tempat lain. Mengapa itu terjadi? karena bahan bakar fosilnya terlalu murah.

Diingatkan juga bahwa dana yang diberikan oleh negara-negara maju dalam mekanisme offset ke negara-negara berkembang itu sebenarnya jauh lebih kecil daripada dana yang dibutuhkan bagi pelaksanaan proyek pengurangan emisi di masing-masing negara maju. Dan pelaksanaan proyek itu sebenarnya adalah "kewajiban" mereka agar bumi tidak cepat panas. Dengan tidak dilakukannya proyek itu di dalam negeri sebenarnya negara maju itu menanggung hutang. Amerika, misalnya, menanggung hutang sebesar 27 milyar dollar/tahun, sementara Inggris 6 milyar dollar, Jerman 7 milyar dollar, dst. Hutang ini sebenarnya harus ditagih. Tapi siapa dan bagaimana?

REDD dan Kepentingan Pemilik IUPHHK

Sebuah laporan dari Global witness yang mengkritisi dimasukkannya kata Sustainable Forest Management atau SFM dalam Bali Action Plan, 2007. Di saat belum ada kesepakatan apa yang dimaksud dengan SFM, sepertinya, kalimat ini dimasukan untuk memberi jalan bagi para perusahaan kayu untuk mendapatkan manfaat dari mekanisme REDD. Laporan ini tidak menyepakati istilah HWP, yang diusulkan oleh perusahaan kayu sebagai satu jalan bagi mereka agar berhak mendapatkan manfaat dari dagang karbon.

Tapi, entahlah, skema REDD sebenarnya skema yang salah satu prinsipnya adalah “paying polluter for not to pollute” di mana semakin banyak kerusakan atau potensi ancaman kerusakannya, semakin besar pula insentif yang mungkin didapat. Perusahaan yang mati-matian menerapkan SFM sepertinya akan mendapatkan insentif lebih sedikit daripada perusahaan yang dulunya melakukan kerusakan dan berjanji akan memperbaiki. Jadi selama “moral hazard” tersebut belum didekati secara efektif, maka REDD tetap akan membawa cacat bawaan.

Pemanasan Global Bukan Karena Peningkatan ERK?

Hanya untuk memperluas perspektif dan sekalian juga untuk memperlihatkan bahwa pemanasan global/perubahan iklim merupakan "barang" yang sangat kompleks.

Penyebab perubahan iklim, bagi kebanyakan pihak, yang sangat jelas diwakili oleh IPCC, disebabkan oleh peningkatan emisi rumah kaca yang berasal dari aktivitas manusia. Namun pihak lain ada juga yang berpendapat, perubahan iklim merupakan proses alami dari gerak bumi ini. Ia adalah fenomena yang biasa terjadi di bumi dengan memperlihatkan contoh dalam sejarah bumi dimana suhu bumi bergerak dari titik dingin ke titik panas dan sebaliknya.

Lalu siapa atau apa penyebabnya? Ternyata menurut mereka penyebab utamanya adalah ada perubahan di matahari. Apakah perubahan iklim dibumi disebabkan karena sinar matahari ke bumi jadi lebih banyak? Bukan. Sinar matahari memang memberikan 99,998% energinya bagi iklim bumi dan sisanya dari panas bumi. Tapi para peneliti sudah menyakini bahwa dalam penelitian selama 31 tahun terakhir memperlihatkan bahwa sinar matahari yang jatuh ke bumi jumlahnya konstan. Sehingga titik tekannya bukan pada sinar matahari yang sampai ke bumi. Sebaliknya, kaitan itu terjadi dengan perubahan aktivitas di matahari terutama terkait dengan keberadaan sunspot atau titik hitam matahari. Semakin banyak titik hitam di matahari, semakin aktif dia. keaktifan ini akan mengintenskan sinar matahari yang datang ke bumi.

Sayangnya penelitian tentang hubungan antara aktivitas matahari dengan titik hitamnya atau aktifitas lain di matahari yang mempengaruhi perubahan iklim di bumi baru didukung data yang sedikit dan bahkan tidak terlalu transparan. Data terakhir menunjukkan bahwa 25 - 30% dari pemanasan global yang terjadi antara tahun 1980 - 2000 serta 45 - 50% pemanasan global antara 1900 - 2000 dianggap bisa disebabkan oleh matahari.

Terhadap pandangan itu ada juga kritiknya. Baca di sini untuk lebih jelasnya atau di sini untuk publikasi terkini.

Secara saintifik, biarpun 2000-an lebih ilmuwan bersepakat bahwa peningkatan erk yang dilakukan oleh manusia-lah penyebab utama perubahan iklim, fenomena perubahan iklim di bumi masih banyak diliputi tanda tanya. Jelas pula, dalam dunia sains, suara mayoritas bukanlah penunjuk bahwa apa yang dikatakannya benar. Selalu ada sisa keraguan yang justru memacu kerja sains.

Dan sebagai orang biasa, saya menunggu...

Hutan yang Dikelola Masyarakat dan Perubahan Iklim

Tulisan menarik dari Jurnal PNAS, yang menegaskan pentingnya posisi hutan yang dikelola oleh masyarakat lokal/adat dalam isu perubahan iklim. Memang dalam penelitiannya tidak ada sampel dari Indonesia [contoh Forest Common untuk kawasan Asia hanya dari Asia Selatan], tapi bisa menjadi bahan yang menarik untuk dijadikan pegangan dalam, misalkan, advokasi atau penelitian khusus kondisi di Indonesia.

Tulisan ini membandingkan antara luasan, otonomi [derajat masyarakat mengelola hutannya – tinggi-rendah] dan kepemilikan [Negara-masyarakat] hutan dengan ketersedian karbon atau penghidupan bagi masyarakat sekitar. Datanya berasal dari koleksi data yang dimiliki oleh program IFRI [International Forestry Resources and Institutions] yang dianggap sebagai koleksi data terbaik mengenai soal Hutan masyarakat yang ada di negara-negara berkembang.[Data ini nantinya akan dibuka secara terbuka]

Penemuannya yang bisa saya saya ketengahkan adalah: masyarakat yang terlibat secara aktif dalam mengelola hutan [otonominya tinggi], ternyata tinggi juga kemungkinan hutan itu menyediakan penghidupan bagi mereka dan juga tinggi ketersediaan karbonnya atau masuk dalam term "Sustainable Common". Dengan otonomi yang tinggi, termasuk dalam proses pengambilam keputusan, membuat masyarakat dapat mengakses hutan untuk kepentingan penghidupannya dan juga menjaga hutannya, dalam arti mengkonservasinya.
Di sisi lain, semakin tinggi derajat kepemilikan masyarakat maka semakin tinggi ketersediaan karbonnya namun rendah tingkat penghidupannya. Ini terjadi karena masyarakat cenderung untuk tidak melakukan proses eksploitasi. Selain itu kondisinya berbeda dengan jika pemerintah memiliki hutan itu dimana kecenderungannya adalah tinggi tingkat penghidupan namun rendah tingkat ketersediaan karbonnya.

Ada hal yang menjadi penentu kesimpulan itu, yakni seberapa jauh masyarakat merasa aman dengan tenure-nya. Jika masyarakat tidak aman dengan tenure-nya, ada kemungkinan dia akan mengeksploitasi hutannya; jika sebaliknya, maka hutan akan kemungkinan besar akan dikelola secara berkelanjutan. Ini untuk menjelaskan kenapa semakin tinggi tingkat kepemilikan masyarakat cenderung meningkatkan karbon namun mengurangi tingkat penghidupannya jika masyarakat merasa tidak aman dengan tenurenya.

Karena ada kata "karbon" jelas bahwa tulisan ini menginginkan adanya “recognize” dari siapapun yang sedang mendiskusikan REDD bahwa masyarakat adat/lokal yang mengelola hutan layak dijadikan calon penerima manfaat dari dana yang mungkin akan mengucur dari REDD atau sebangsanya.

Saya rasa, ini tulisan pertama [sebagaimana ditegaskan oleh penulisnya] yang menguantifikasikan “kelebihan” hutan yang dikelola oleh masyarakat dibandingkan oleh pemerintah dalam hal ketersediaan karbonnya. Menariknya juga mereka mendasarkan data penelitiannya dari data hutan yang dimiliki oleh orang lain [IFRI].

Trade-offs and synergies between carbon storage and livelihood benefits from forest commons