Isu Nasionalisasi atau setidaknya penguasaaan lebih besar lagi anak negeri ini dalam mengelola SDA terutama minyak dan gas, saya kira, hanya asyik dibicarakan di panggung politik [baca: hanya untuk narik simpati dan resentment sehingga terlihat "pahlawan"] dan efeknya ke lapangan kecil.
Jika isunya adalah pengelolaan oleh anak negeri, semua kewajiban divestasi perusahaan batu bara asing yang ikut PKP2B, malah macet. Bukan hanya karena tidak ada "niat baik" dari pihak perusahaan [misal, sahamnya digadaikan atau tidak mau "dicaplok" oleh perusahaan tertentu atau kepentingan tertentu], tapi juga memperlihatkan ketidakseriusan dari pemerintah [pemerintah pusat selalu menolak, dikasih ke Pemda, malah bermasalah].
Jika isunya adalah dengan pengelolaan oleh anak negeri bisa mensejahterakan anak negeri, hitung berapa banyak perusahaan asing minyak, pemegang KPS atau service contract, yang menjalankan Participating Interest [PI] perusahaan nasional daerah dengan sungguh-sungguh. Jika sungguh-sungguh isu ini jadi isu nasional, maka term kontrak dalam masalah ini seharusnya lebih ketat, dengan sanksi yang terukur. Bagaimana kejadiannya dua badan usaha daerah di Jawa Timur kemungkinan besar gagal terlibat PI dalam pengelolaan Blok Cepu?
Andai saja isu ini memang isu yang penting bagi negara.....
Tidak ada komentar:
Posting Komentar